Keputusan pemerintah membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyebabkan kebingungan di kalangan investor, terutama Jepang dan China yang bersaing ketat mendapatkan proyek tersebut. Keputusan pembatalan yang diambil di saat pemerintah semestinya memutuskan pemenang proyek, dikhawatirkan merusak iklim investasi yang justru tengah dibangun pemerintah.
Seorang pejabat di Kedutaan Besar China menolak berkomentar sampai ia menerima alasan dari pemerintah atas pembatalan proyek di saat pemerintah Indonesia seharusnya mengumumkan pemenang proyek, yakni antara China dan Jepang.
Namun, Tom Rafferty, analis Economist Intelligence Unit yang berbasis di Beijing, menyatakan bahwa proyek kereta cepat Bandung-Jakarta adalah prioritas bagi China, sebab merupakan megaproyek pertama China di luar negeri dan diharapkan menjadi mercusuar dari ambisi Presiden Xi Jinping mendorong investasi China dengan prinsip "Satu Sabuk, Satu Jalan".
"Perusahaan-perusahaan China tak selalu sensitif dengan risiko politis di pasar luar negeri. Namun, pada proyek ini (kereta cepat Jakarta-Bandung), upaya lobi dan pemasaran sangat besar. Keputusan itu (pembatalan proyek oleh Indonesia) sepertinya akan meredupkan kepercayaan China untuk berinvestasi di pasar Indonesia," papar Rafferty, seperti diberitakan Reuters, Jumat (4/9).
Sementara, Dubes Jepang di Jakarta, Tanizaki Yasuaki, menyatakan dirinya tak berpikir keputusan pemerintah Indonesia itu akan berdampak pada investasi negaranya di Indonesia. Ia hanya menegaskan bahwa Tokyo masih menunggu rincian dari proyek kereta berkecepatan menengah rute Jakarta-Bandung yang ditawarkan pemerintah Indonesia, untuk kemudian memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak.
Seperti diberitakan, China dan Jepang bersaing ketat memperebutkan proyek kereta cepat Jakarta Bandung dengan nilai investasi hingga USD5 miliar tersebut. Kedua negara sampai berulang kali mengirimkan utusan tingkat tinggi ke Jakarta untuk memastikan proposal mereka yang paling menguntungkan.
Pemerintah semestinya memutuskan pemenang proyek tersebut pada pekan ini, setelah menugaskan konsultan independen untuk mengkaji untung-rugi kedua proposal. Hasil kajian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo kemarin, Kamis (3/9).
Namun, kemarin malam, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengisyaratkan pemerintah akan membatalkan proyek tersebut karena tidak efisien. Hari ini, Darmin menyampaikan keputusan pemerintah itu kepada duta besar kedua negara yang bersaing.Â
Darmin juga menyatakan pemerintah akan menawarkan proyek kereta berkecepatan menengah di rute Bandung-Jakarta. Hal ini dilengkapi dengan rilis dari Istana Kepresidenan bahwa pemerintah merencanakan membangun kereta cepat untuk rute Jakarta-Surabaya.
Reuters menulis, keputusan pembatalan proyek ini merupakan yang terbaru dari serangkaian keputusan dan kebijakan tak menentu di bawah Presiden Joko Widodo.
Keputusan pembatalan proyek ini terutama menjadi pukulan bagi Jepang, yang pada Maret lalu yakin akan mendapatkan kontrak setelah menyelesaikan studi kelayakan dengan biaya USD3 juta. Namun, kemudian pemerintah Indonesia malah memutuskan untuk mengundang tawaran dari China demi mendapatkan kesepakatan terbaik.(ha)
sumber : ipotnews
